PenaKu.ID – Pengamat kembali mengkritik kurangnya Keterbukaan Publik pada Pemerintahan Rudy-Jaro, dan sebut Kondisi Pemkab Bogor saat ini masih bekas warisan pemerintahan terdahulu.
Salah satu Pengamat Kebijakan Publik Founder Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) Yusfitriadi menjelaskan, kondisi keterbukaan publik di Kabupaten Bogor saa ini.
Tidak Adanya Keterbukaan Publik akan Menyebabkan berbagai Asumsi Publik
“Makanya.. disisi lain pemerintah selalu minta partisipasi masyarakat, sementara pemerintah sendiri tidak terbuka ke publik. Gimana caranya masyarakat bisa partisipasi, jangan sampai pemerintah hanya basi saja,” kata Yusfitriadi kepada PenaKu.ID saat dikonfirmasi kurangnya Keterbukaan Publik di Kabupaten Bogor, Kamis (24/4/2025).
Lalu saat dikonfirmasi, bahwa jika tidak adanya keterbukaan publik perihal kinerja para pejabat di Kabupaten Bogor, akan menyebabkan beberapa asumsi publik tentang tidak adanya kinerja para pejabat tersebut.
“Seperti yang sering disampaikan Bupati, tidak ada pasukan yang salah, yang salah adalah komandannya,” jawabnya.
Akankah Rudy-Jaro bisa Menata Kondisi bekas Warisan Pemerintahan Terdahulu dimasa Pemerintahannya
“Namun kondisi ini kan warisan pemerintahan terdahulu, maka tinggal RS-JA mampu tidak menata pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Dan saat ditanyakan, apakah Pemerintahan Rudy Susmanto dan Jaro Ade mengikuti Pemerintahan sebelumnya.
“Bukan mengikuti, tapi menata dulu,” tukasnya.*
