PenaKu.ID – Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 Dedi Mulyadi, menyampaikan dan memberikan solusi kepada seluruh sekolah swasta di Jawa Barat yang masih menahan ijazah para muridnya.
Di media sosial Instagramnya, pada hari Rabu (29/1/25) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan penjelasan dari beberapa pertanyaan masyarakat di Jawa Barat tentang sekolah swasta, apakah masih wajib menahan ijazah para muridnya hingga dibayarkan. Pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh KDM (Kang Dedi Mulyadi).
Video yang berdurasi 1:33 detik tersebut, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa pertanyaan beberapa masyarakat tentang, apakah sekolah swasta memiliki kewajiban untuk memberikan ijazah yang tertahan di sekolah, karena peserta didiknya belum melunasi kewajibannya?
“Saya katakan harus tetap diberikan, kemudian bagaimana solusinya, seluruh tunggakan siswa di Jawa Barat yang ijazah ditahan oleh sekolah dicatatankan berapa tunggakannya,” kata KDM di akun Instagramnya.
Selanjutnya, kata KDM, akan dilakukan verifikasi oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan para kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.
“Kemudian nanti Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, para kepala dinas pendidikan kabupaten/kota se-provinsi Jawa Barat akan melakukan verifikasi,” ucapnya.
Dedi Mulyadi Akan Memberikan Kompensasi
Jika sekolah swasta tersebut belum mendapatkan bantuan dari pemda kabupaten/kota, Pemprov Jabar menjamin akan memberikan kompensasi bagi sekolah tersebut.
“Dan, kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan kompensasi, apabila sekolah tersebut belum mendapatkan bantuan dari pemda kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Barat,” paparnya.
KDM menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memiliki tanggung jawab kepada seluruh rakyat Jawa Barat.
“Sehingga, kami tetap memiliki tanggung jawab terhadap seluruh rakyat Jawa Barat yang sudah melaksanakan sekolah tetapi ijazahnya masih ditahan,” ujar KDM.
Terakhir, KDM mengatakan bahwa Pemprov Jabar bertanggung jawab terhadap biaya yang dikeluarkan, karena hal tersebut adalah kewajiban negara.
“Dan kami bertanggung jawab terhadap biaya yang ditimbulkan, karena itu merupakan kewajiban negara,” pungkas Dedi Mulyadi.
Ikuti dan Update Berita dari PenaKu.ID di Google News
**
